Harian Umum Singgalang
3 Agustus 2008
Tiap sebentar pemilu, tiap sebentar pula terdengar pilkada. Inilah siklus politik yang membosankan, sekaligus menghabiskan dana triliunan rupiah. Untuk mendapatkan emosi primordial dari pemilih, beberapa ajang untuk pendekatan akan segera dihelat. Sebagaimana era pemilu waktu lalu, berbagai resepsi untuk mendapat gelar datuk, mulai semakin santer muncul ke permukaan.
“Aksi primordial dibutuhkan oleh para calon, untuk mendapatkan emosi kesukuan, keagamaan, ras dan masih banyak lagi. Bila pemilih sudah tahu suku seorang calon, agama yang dianut, warna kulit, wajah yang dimiliki, keturunan yang diwarisi, maka kemungkinan mendulang suara sudah di depan mata,” kata Pengamat Politik yang juga Pembantu Dekan II Fakultas Ilmu Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Padang (UNP), Drs. Suryanef, M.Si.
Dikatakan, pola mengghambur-hamburkan uang untuk menarik simpati primordial, hampir ditempuh semua orang yang ingin terjun dalam dunia politik. Imej adalah suatu hal yang utama, untuk mendulang suara di kancah politik.
Seringnya pemilihan kepala daerah, wakil rakyat, presiden dan lainnya, yang sudah pasti melibatkan masyarakat, dapat menimbulkan kebosanan. Ujung-ujungnya, akan timbullah sikap apatisme. Jika ditambah lagi dengan kepesimisan warga, akan sikap wakilnya yang terkadang hanya mementingkan diri sendiri, sikap apatis akan semakin memuncak.
Demokrasi, menurut Suryanef, merupakan sebuah prinsip yang universal. Kondisi politik bisa membuat semua jadi penuh curiga, karena tidak seorang calon pun yang murni siap kalah. Yang terjadi terkadang sebuah usaha mencari pembenaran tindakan yang dilakukan. Sehingga mau tidak mau, masyarakat yang jadi korban.
Pemilih cerdas
Dosen Universitas Andalas Kurniawarman, SH, MH berpendapat, proses demokrasi sesungguhnya tergantung kepada tingkat kecerdasan pemilih. Kalau pemilihnya cerdas, ujarnya, maka mereka akan memilih calon pemimpin dengan menggunakan akal sehat dan sesuai dengan kriteria pemimpin terbaik, maka akan menghasilkan pemimpin yang baik. Tapi kalau asal pilih atau memilih calon hanya berdasarkan keuntungan sesaat waktu kampanye saja, tentu hasilnya akan keliru.
Dikatakan, sistem pemilihan kepala daerah dan presiden di Indonesia telah mengalami banyak perubahan. Dari dulunya menggunakan sistem perwakilan di legislatif menjadi sistem pemilihan langsung. Dengan itu, masyarakat memiliki andil yang sangat besar dalam memilih pemimpinnya.
Pengamat masalah sosial di Padang, Advokat/praktisi Hukum pada kantor Handra Darwin &Rekan di Padang menilai, pemilihan kepala daerah memang menghabiskan dana yang sangat besar. “Namun bila penyelenggaranya dapat melakukan pesta rakyat tersebut dengan efektif dan efisien. Maka pilkada dapat berjalan secara maksimal,” jelasnya.
Sehingga bisa menciptakan produk kepala daerah yang berkualitas dalam arti dana yang keluarkan sesuai dengan dana yang bisa memproduk kepala daerah berkualitas. “Artinya, biaya mahal sesuai dengan dana yang dikeluarkan dengan hasil yang dicapai. Maka, tidak akan menjadi persoalan. Namun bila tidak maka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah harus ditinjau ulang lagi,” tuturnya.
Demokrasi adalah sebuah sistem ketatanegaraan yang menyerahkan kedaulatan sepenuhnya kepada rakyat. Kendati demulkian sebga negara yang baru pada tahap menyesuaikan diri membangun demokrasi di Indonesia.
Solusi yang tepat untuk menghemat biaya pilkada yakni mengenai pelaksanaan pilkada secara serentak hanya soal penghematan dana semata. Itu tidak terlalu penting bila output bagus.
Juga mengenai pelaksanaan pilkada secara serentak hanya soal penghematan dana semata, itu tidak terlalu penting bila output bagus. Selain itu, bila pengalihan dana pilkada yang besar untuk subsidi kepada rakyat di bidang lain itu merupakan persoalan lain lagi. Sedangkan mengenai maraknya pemantau itu malah positif, karena dananya mandiri. Sedangkan pilkada hanya salah satu sarana mengajar rakyat berdemokrasi.
Sekjen Wadah Pengkajian dan Pengembangan Sosial Politik UNP, Muhibbuddin, mengakui, pemilu merupakan siklus politik membosan menjadi pertanda buruk bagi bangsa Indonesia, karena akan banyak suara yang hilang pada pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung dalam waktu dekat.
“Kondisi ini harus segera ditanggunglangi pemerintah dengan cepat, karena akan membawa dampak negatif pada pemilihan kepala daerah mendatang,” katanya.
Dikatakan, jika sebagian masyarakat mengatakan pilkada akan membosankan, tapi tidak untuk suasana kampanye yang akan dilakukan oleh berbagai partai. Sebab masing-masing partai akan menghadirkan artis-artis ternama dari ibukota. Tidak hanya itu, bantuan kepada masyarakat dari masing-masing partai juga akan mengalir seperti air.
“Suasana kampanye yang meriah disertai artis ibukota akan memberikan nuansa gembira bagi masyarakat. Begitupun dengan bantuan yang disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Tapi semua itu akan berubah ketika pemimpin yang dipilih tidak lagi menepati janji setelah terpilih,” sebut Muhib.
Menurutnya, pilkada dengan dana besar, yang disesuaikan dengan kebutuhan pilkada itu merupakan sebuah kewajaran. Sebab itu semua untuk kepentingan masyarakat banyak. Tapi jika dana pilkada dengan jumlah besar habis tanpa bisa dipertanggung jawabkan, itu patut dipertanyakan.
Pengamat politik dari IAIN Imam Bonjol, Ahmad Wira, MA berpandangan, ongkos demokrasi memang besar. Pemilu dan Pilkada terkesan hambur-hambur rupiah dalam bentuk pemasangan iklan-iklan politik.
“Aneh rasanya, banyak iklan dan pemberitahuan bahwa akan ada pesta demokrasi, akan tetapi banyak masyarakat yang tidak peduli sama sekali, kecuali segelintir orang. Apakah mereka tidak mendengar atau tidak melihat baliho terpampang di perempatan jalan dengan tampilan berbagai corak. Setidak-tidaknya, untuk menarik perhatian masyarakat yang melewati jalan itu. Bahkan Pilkada terkesan hambur-hamburkan uang untuk mencapai kemenangan dengan menghalalkan berbagai cara,” kata Dosen Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang ini.
Disebutkan, perang isu antar kandidat, pendukung dan konstituennya telah terjadi pula melalui pesan singkat melalui telepon seluler, pertemuan-pertemuan tidak resmi dan melalui spanduk. Selain itu menggelar kegiatan lewat olahraga dan anak-anak muda, memakai jalur kunjungan ke mesjid-mesjid dan majelis taklimnya. Namun banyak juga masyarakat kelihatannya menanggapi dengan dingin.
Sering diutak-atik
Pakar Hukum pada Universitas Eka Sakti, Prof. Dr. H. Andi Mustari Pide, SH, mengatakan, pesta demokrasi sering diutak-atik orang dengan pendapat dan opini lain. “Pilkada dan pemilu sudah ada aturannya. Sepanjang aturan yang berlaku itu masih dijalankan pada koridornya, kenapa harus diganggu,” katanya.
Demokrasi di Indonesia, menurut Andi, sudah tercetus lama berlandaskan UUD 1945. Namun demokrasi yang bagaimana saat ini, tidak tentu pula. Katanya, demokrasi itu telah ada, namun masih ada yang amburadul, perlu ditinjau ulang lagi.
Begitu juga dengan pola pelaksanaan pilkada, menurutnya selama ini sudah berjalan sebagai mestinya, sesuai yang diaturkan didalam undang-undang pilkada. Namun, ada positif negatifnya. Pemborasan uang negara karena biaya pilkada menurutnya, hanya pikiran asal saja tanpa melihat sejauh mana dan bagaimana pesta pilkada itu dilakukan.
“Ibaratnya saja, dalam menikahkan anak sendiri. Jika dibuat dengan pesta yang meriah, di hotel yang megah dengan sajian yang mewah pula tentu akan mengahabiskan biaya yang mahal, namun jika hanya sederhana tentu akan ringan biayanya, sementara tujuannnya sama,” tukasnya.
Menurutnya hal yang demikian itu, sesuai pendapat akhir-akhir ini yang akan menyerentakkan proses pilkada hanya alasan tanpa peninjauan. Karena selain akan merepotkan dan membuat rancu di tengah masyarakat juga akan menciptakan iklim demokrasi tidak kondusif.
“Seandainya terjadi pilkada serentak, tentu akan ada nanti kesimpang siuran, mungkin jabatan kepala daerah A belum berakhir, atau juga ada yang sudah lewat demi menunggu keserentakan itu, apa itu yang akan dilakukan,” tuturnya.
Serentak
Sementara itu Ketua Badko Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumbar, Revi Marta Dasta berpendapat memang sebaiknya pemilihan kepala daerah (Pilkada) itu dilakukan secara serentak. Sebab menurut dia, sangat banyak manfaatnya jika Pilkada dilaksanakan serentak dari pada seperti saat ini.
“Saat ini terkesan, hampir setiap hari yang dikonsumsi masyarakat hanya maslah Pilkada. Belum selesai satu pilkada, muncul lagi Pilkada lain. Sehingga hari-hari masyarakat hanya diisi oleh Pilkada ke Pilkada saja,” ujarnya.
Dijelaskannya, jika Pilkada dilaksanakan serentak, maka permasalahan tentang Pilkada itu hanya sekali saja dilihat dan didengar masyarakat, sehingga masyarakat lebih bisa berkonsentrasi ke peningkatan ekonomi.
“Dengan Pilkada serentak, maksiat atau masalah-masalah Pilkada itu tentu bisa dikurangi. Sebab trauma akan konflik Pilkada itu bisa memakan waktu lama. Lihat saja Pilkada di Maluku Utara. Hingga kini hasil Pilkada itu tak jelas, sementara masyarak banyak yang sudah jadi korban. Kan kasian kita dengan masyarakat yang tak tahu apa-apa justru terseret ke kepentingan politik seseorang,” ujarnya.
Ditambahkan, apakah dengan ikut-ikutan dalam konflik itu ada untungnya. Kan tidak. Yang banyak justru ruginya. “Belum tentu juga pemimpin yang terpilih dan didukung dengan berdarah-darah oleh masyarakat itu nantinya akan pro rakyat. Yang jelas pertamanya saja sudah ada pengkotak-kotakan pendukung,” ujarnya.
Kembali ke Pilkada serentak, selain bisa mengurangi konflik, dengan pelaksanaan serentak, bisa juga lebih menghemat anggaran. “APBD daerah tidak tersedot oleh pembiayaan Pilkada. Akhirnya biaya besar yang harusnya dialokasikan untuk Pilkada bisa dialihkan kepada peningkatan perekonomian masyarakat,” ujarnya.
Terkait dengan pelaksanaan Pilkada serentak itu, tentu peraturan dan perundang-undangannya mesti dibahas dan dimatangkan di DPR. “Kita harap DPR bisa membahas aturan perundang-undangan dengan jelas, guna kemaslahatan masyarakat banyak,” ujarnya.oBambang/Hendri Nova/Lenggogeni/Yuke/Aswandi/Andika/Rifky
