Kamis, 25 September 2008

Kisruh Partai Menjelang Pemilu

Gejolak dan diringi perbedaan pendapat yang tajam di internal partai politik semakin meningkat menjelang pemilihan umum 2009. Kisruh Partai Menjelang Pemilu Oleh Revi Marta Dasta Gejolak dan diringi perbedaan pendapat yang tajam di internal partai politik semakin meningkat menjelang pemilihan umum 2009. Hal ini terjadi terutama pada saat penyusunan bakal calon legislatif di masing-masing daerah pemilihan. Pada umumnya terjadi karena ketidakpuasan dari beberapa bakal calon legislative (caleg) terkait dengan persoalan nomor urut, ketidak cocokan dengan daerah pemilihan yang diinginkan ataupun tidak dimasukkan dalam daftar bakal calon dalam pemilu nanti.


Contoh kasus terjadi saat mundurnya Yuddi Crisnandi, anggota DPR RI, dari daftar caleg yang di umumkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. Menurut Yudi ia mundur karena tidak ditempatkan pada posisi yang tepat, padahal selama ini ia telah banyak berbuat untuk partai dan mendapatkan dukungan penuh dari konstotuennya di daerah. Namun pengunduran itu ditanggapi dingin oleh DPP partai golkar dan tentunya sangat Menyayangkan hal itu terjadi. Seperti yang disampaikan oleh Wakil ketua DPP Partai Golkar, Agung Laksono.


Belum selesai Yuddi, sekarang muncul kasus Fadel Muhammad. Fadel yang masih menjabat sebagai Gubernur Gorontalo, tidak di calonkan oleh partai golkar dalam pencalegan. Alasannya karena Fadel masih menjabat gubenur. Jika Fadel maju maka tentunya masyarakat yang telah memilihnya jadi kecewa. Padahal Fadel sangat berkeinginan sekali untuk menjadi anggota DPR untuk memberikan pengabdiannya. Keinginan itu sudah disampaikannya ke DPP. Inilah sebenarnya yang membuat fadel kecewa, sehingga ia berencana untuk mengumpulkan ketua-ketua DPD tingkat dua di indoneia untuk membuat silaturrahmi dan ada juga kabar bahwa Fadel akan menghadirkan Sri Sultan Mangkubowono dan Akbar Tanjung. Tentunya manuver Fadel yang tengah giat mempromosikam menjadi calon presiden ini, membuat gerah DPP. Tak hanya DPP tetapi juga beberapa pimpinan partai golkar di kota dan kabupatern di gorontalo. Ketidaksetujuan atas ide fadel itu di buktikan dengan hadirnya enam pimpinan kabupaten/kota menemui Jusuf Kalla. Lain lagi dengan Partai Persatuan Pembagunan yang juga tengah di terpa dugaan badai konflik. Ada kabar baru-baru ini bahwa sekjen PPP Irgan Chairul Mahfiz, dipecat oleh Ketua Umum PPP Suryadarma Ali. Irgan dikabarkan tidak mau menandatangai daftar caleg yang disodorkan oleh sang ketua umum. Namun isu bantah membantah tentang rumuor itu tetap berlanjut. Sehingga PPP juga tengah dilanda konflik. Tidak hanya PPP dan Golkar yang terdengar mulai ada masalah diinternalnya, PKB juga telah melewati konflik beberapa bulan belakangan ini. Kubu Gus Dur dan Muhaimen mengaku paling berhak atas PKB. Dan sampai sekarang masih berlangsung persidangan di Pengadilan. Adanya konflik PKB ini sangat jelas sekali berpengaruh terhadap penerimaan konstituen di level grass root. Simak Pilkada di Jawa Timur pada putaran pertama. Calon yang dijagokan oleh PKB hanya mendapat posisi juru kunci. Sebagian pengamat menilai, hal ini terjadi adalah akibat dari terus terjadinya dualism kepemimpinan di PKB. Banyaknya konflik ditingkat elit partai membuat masyarakat jadi binggung. Apa yang sebenarnya terjadi dengan partai politik kita hari ini. Banyak dugaan ternyata factor uang dan ketidak senangan beberapa orang dalam penyusunan bakal calon legislative telah membuat panas kondisi partai. Padahal partai politik mempunyai tugas berat hari ini, yaitu berusaha untuk merebut hati masyarakat. Apabila terus berkonflik tentunya partai yang akan rugi. Mestinya detik-detik menjelang pemilu, partai partai sudah saatnya melakukan konsolidasi. Tidak hanya dengan masyarakat, tetapi di internal partai juga harus melakukan konsolidasi. Tetapi fenomena konflik menjalang pemilu memang yang biasa menjelang pemilu. Setidaknya hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PPP, Arif Mudatsir Mandan bahwa konflik partai merupakan siklus dari lima tahunan. Jadi merupakan hal yang biasa. Menurut peneliti Center of electoral Reform (Cetro) Erika Widyaningsih, perpecahan di internal tubuh partai disebabkan oleh system penyelenggaraan pemilu legislative indoensia yang masih terkungkung budaya patriaki. Jika hal itu benar, tentunya sekelompok orang yang berkuasa di partai saat ini akan mengusai partai secara keseluruhan. Sehingga partai bisa dijadikan alat untuk melakukan nepotisme terhadap kroni maupun oleh orang yang berkuasa saat ini di partai. Tujuannya untuk memluskan kepentingan yang berkuasa hari ini di partai. Jika ini terjadi tentu menjadi kemunduran bagi demokrasi kita hari ini. Bahwa ternyata orang yang duduk di legislative nanti bukanlah orang yang terseleksi secara sistematis oleh partai, tetapi karena kedekatan maupun factor keluarga. Maka tentunya kisruh partai yang berlangsung hari ini telah mengambarkan fenomena calon wakil rakyat kita kedepan. Ternyata mereka terlebih dahulu sikut-menyikut untuk mendapatkan jabatan nomor urut dan sebagainya. Bagaimana kalau mereka duduk nanti. Wallahualam Penulis adalah Wasekjen KPP PB HMI

Rabu, 10 September 2008

Kami Pengurus Badko HMI Sumbar Mengucapkan :

Pilkada Sebaiknya Serentak

KETUA Badko Himpunan Mahasiswa Islam Sumbar Revi marta Dasta berpendapat memang sebaiknya pemilihan kepala daerah (Pilkada) itu dilakukan secara serentak. Sebab menurut dia, sangat banyak manfaatnya jika Pilkada dilaksanakan serentak dari pada seperti saat ini.

“Saat ini terkesan, hampir setiap hari yang dikonsumsi masyarakat hanya maslah Pilkada. Belum selesai satu pilkada, muncul lagi Pilkada lain. Sehingga hari-hari masyarakat hanya diisi oleh Pilkada ke Pilkada saja,” ujarnya.

Dijelaskannya, jika Pilkada dilaksanakan serentak, maka permasalahan tentang Pilkada itu hanya sekali saja dilihat dan didengar masyarakat, sehingga masyarakat lebih bisa berkonsentrasi ke peningkatan ekonomi.

“Dengan Pilkada serentak, maksiat atau masalah-masalah Pilkada itu tentu bisa dikurangi. Sebab trauma akan konflik Pilkada itu bisa memakan waktu lama. Lihat saja Pilkada di Maluku Utara. Hingga kini hasil Pilkada itu tak jelas, sementara masyarak banyak yang sudah jadi korban. Kan kasian kita dengan masyarakat yang tak tahu apa-apa justru terseret ke kepentingan politik seseorang,” ujarnya.

Ditambahkan, apakah dengan ikut-ikutan dalam konflik itu ada untungnya. Kan tidak. Yang banyak justru ruginya. “Belum tentu juga pemimpin yang terpilih dan didukung dengan berdarah-darah oleh masyarakat itu nantinya akan pro rakyat. Yang jelas pertamanya saja sudah ada pengkotak-kotakan pendukung,” ujarnya.

Kembali ke Pilkada serentak, selain bisa mengurangi konflik, dengan pelaksanaan serentak, bisa juga lebih menghemat anggaran. “APBD daerah tidak tersedot oleh pembiayaan Pilkada. Akhirnya biaya besar yang harusnya dialokasikan untuk Pilkada bisa dialihkan kepada peningkatan perekonomian masyarakat,” ujarnya.

Terkait dengan pelaksanaan Pilkada serentak itu, tentu peraturan dan perundang-undangannya mesti dibahas dan dimatangkan di DPR. “Kita harap DPR bisa membahas aturan perundang-undangan dengan jelas, guna kemaslahatan masyarakat banyak,” demikian Revi Marta Dasta.***

Arbi Sanit Menilai SBY Sedang Gawat

Padang, Singgalang

Kekuasaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat ini, sepertinya sedang dalam kondisi ‘gawat’. Jika hasil penyelidikan panitia angket menunjukan Presiden SBY melanggar hukum, ia bisa saja terkena sanksi impeachment (didakwa bersalah oleh legislatif, yang bisa berujung pencabutan mandatnya sebagai presiden). Kalau hal itu sampai terjadi, bisa dipastikan Megawati atau Wiranto akan menjadi presiden sebelum pemilihan presiden tahun 2009. Keduanya, meraih suara kedua dan ketiga dalam pilpres tempo hari.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit, yang ditemui Singgalang dalam kunjungannya ke Padang, Senin (1/7), dalam acara Advance Training (LK III) Tingkat Nasional Badko HMI Sumbar, mengungkapkan pelaksanaan hak angket oleh DPR RI terkait dengan kebijakan pemerintah menaikan harga BBM kemarin, bisa berujung petaka bagi kekuasaan SBY.

Kalau berdasarkan hasil penyelidikan panitia angket, SBY ternyata menyalahi undang-undang, maka bisa saja dia di impeachment,” kata Arbi.

Dijelaskan Arbi, impeachment memang tidak bisa langsung ‘memecat’ Presiden SBY, karena impeachment hanyalah sebuah proses dari lembaga legislatif yang secara resmi menjatuhkan dakwaan terhadap seorang pejabat tinggi negara. Namun itu merupakan langkah pertama menuju kemungkinan pencabutan mandatnya sebagai presiden.

Undang-undang Dasar 1945 mengatur, presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usulan DPR. Baik apabila telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana diatur dalam pasal 7A UUD 1945.

Namun untuk sampai pada titik tersebut, semuanya sangat bergantung pada orang-orang yang tergabung dalam panitia perumus hak angket itu nantinya,” sambung Arbi.

Dikatakan Arbi, seandainya itu terjadi, maka Megawati atau Wiranto yang akan menjadi presiden. Sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945, dimana dalam hal presiden dan wakil presiden keduanya berhalangan tetap secara bersamaan, maka partai politik (atau gabungan partai politik) yang pasangan calon presiden/wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pilpres sebelumnya, mengusulkan pasangan calon presiden/wakil presiden kepada MPR. Selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, MPR menyelenggarakan Sidang MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden.

Bertabur bintang

Sementara itu, ketua Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sumatra Barat, Revi Marta Dasta, yang dihubungi Singgalang, mengungkapkan, Badko HMI Sumbar, merasa sangat beruntung dalam pelaksanaan latihan kader (LK) III yang diadakan saat ini. Hal itu karena dalam pelaksanaannya, mendapat respons yang cukup besar dari kader-kader HMI yang sudah menjadi ‘tokoh’ saat ini.

Disampaikan Revi, LK III kali ini ‘bak bertaburkan bintang’ karena dihadiri setidaknya empat tokoh berkaliber nasional yang menjadi pembicara. Mulai Andirianof Chaniago, pengamat politik UI, yang tampil Senin (30/6), kemudian Arbi Sanit, juga pengamat politik UI pada Selasa (1/7). Juga masih ada Indra J. Piliang, pengamat politik tingkat nasional, yang akan tampil Rabu (2/7). Dan terakhir, Ketua PB HMI sendiri, Farhan Suhada, yang akan tampil pada saat penutupan acara, Jumat (4/7) nanti.

Usai dari HMI, Arbi Sanit maota lapau lamak di Harian Singgalang. CR 05